Yogyakarta — Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan membutuhkan dukungan perencanaan dan penganggaran yang tepat agar kebutuhan layanan pendidikan di daerah dapat dijawab secara terukur. Untuk memperkuat hal tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPMP DIY) melaksanakan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan (RAPBD) bagi Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta, 4–5 September 2026, di Hotel New Saphir Yogyakarta.
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya BPMP DIY mengawal pemerintah daerah agar capaian dan kebutuhan pemenuhan SPM Pendidikan dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan program dan dukungan anggaran daerah. Dengan demikian, penganggaran pendidikan diharapkan semakin selaras dengan kebutuhan layanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Kegiatan melibatkan 30 peserta dari masing-masing wilayah. Peserta berasal dari Bappeda, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pendidikan beserta tim perencana, serta organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan. Sementara dari BPMP DIY hadir Kepala BPMP DIY, Widyaprada, dan staf pendukung teknis.
Kepala Subbagian Umum BPMP DIY, Adri Margono, M.Pd., dalam laporan pelaksanaan kegiatan menekankan bahwa pemenuhan SPM Pendidikan membutuhkan pemahaman dan langkah bersama antarlembaga.
“Bagaimana nanti kita bisa memperkuat seluruh OPD dalam memahami seluruh indikator dan subindikator dalam SPM Pendidikan untuk saling mendukung dan saling berkaitan dalam memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak didik kita. Kita juga perlu menyelaraskan dan mengintegrasikan kegiatan lintas OPD,” ujar Adri.
Menurutnya, pemenuhan SPM Pendidikan tidak dapat dilihat hanya sebagai tanggung jawab sektor pendidikan. Berbagai aspek layanan yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan memiliki keterkaitan dengan kewenangan dan program OPD lainnya. Karena itu, keterpaduan perencanaan menjadi penting agar intervensi pemerintah daerah dapat berjalan lebih efektif.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY, Danang Setiadi, S.I.P., M.T. Dalam paparannya, Danang menyampaikan gambaran pembangunan manusia di DIY melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Usai pembukaan, peserta dibagi ke dalam dua kelas, yakni kelas Pemerintah Daerah DIY dan kelas Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembagian tersebut memberikan ruang bagi peserta untuk membahas kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah secara lebih spesifik.
Salah satu materi utama disampaikan oleh Dinas Pendidikan melalui paparan “Pemetaan Capaian SPM dan Strategi Pemenuhan melalui RAPBD.” Materi ini mengajak peserta melihat keterkaitan antara kondisi capaian SPM dengan kebutuhan program dan dukungan anggaran yang perlu disiapkan pemerintah daerah.
Pembahasan kemudian diperluas melalui materi “Integrasi Kebijakan dan Kolaborasi Lintas Sektor” yang disampaikan secara panel oleh BKAD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, DP3AP2KB, serta Dinas Sosial.
Keterlibatan lintas OPD menjadi bagian penting dalam pendampingan tersebut. Forum tidak hanya membahas besaran atau kebutuhan anggaran, tetapi juga bagaimana kebijakan, program, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing sektor dapat saling mendukung dalam pemenuhan layanan pendidikan.
Diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif pada setiap sesi. Peserta berkesempatan mencermati berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM sekaligus mengidentifikasi langkah yang dapat dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran daerah.
Pendampingan kemudian diarahkan pada penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan hasil pembahasan dapat diterjemahkan ke dalam langkah konkret setelah kegiatan berakhir, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
Pada hari kedua, kegiatan dilanjutkan dengan paparan hasil pelaksanaan pendampingan oleh Ketua Tim Kerja SMA, Susi Anto, M.Pd., serta testimoni dari perwakilan peserta. Rangkaian kegiatan kemudian ditutup secara resmi oleh Kepala Subbagian Umum BPMP DIY, Adri Margono, M.Pd.
Dalam sambutan penutup, Adri menegaskan komitmen BPMP DIY untuk terus berkontribusi dalam penjaminan mutu pendidikan, termasuk mengawal perencanaan dan penganggaran pendidikan di pemerintah daerah.
“BPMP DIY berkomitmen dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dan juga mengawal perencanaan penganggaran di pemerintah daerah. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan satuan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi para peserta didik,” ungkapnya.
Pendampingan penganggaran SPM Pendidikan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai proses administratif dalam penyusunan RAPBD. Lebih dari itu, proses ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan dan anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan secara lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui pendampingan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, BPMP DIY terus memperkuat perannya dalam memastikan penjaminan mutu pendidikan tidak hanya berhenti pada pengukuran capaian, tetapi berlanjut pada tindakan nyata melalui perencanaan, penganggaran, dan pemenuhan layanan pendidikan bagi peserta didik.
