Pemantauan dan Evaluasi USBN Jenjang SMA/SMK D.I. Yogyakarta
Mulai tahun 2018 ini Pemerintah menyelenggarakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK. Melalui USBN, diharapkan ada […]
Waspada terhadap surat permintaan data calon peserta PPG 2018
Akhir-akhir ini beredar surat permintaan data kepada calon peserta PPG yang mengatasnamakan LPMP D.I. Yogyakarta. Surat tersebut menginformasikan kepada para
Gerakan Literasi Sekolah melalui Program Perpustakaan Keliling LPMP D.I. Yogyakarta Tahun 2018
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Gerakan Literasi Sekolah pada tahun 2015. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan upaya yang
Uji Tulis Nasional (UTN) Ulang I Dan III Tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta
Direktorat Jenderal GTK Kemdikbud melalui LPMP D.I. Yogyakarta akan melaksanakan Uji Tulis Nasional (UTN) Ulang I bagi peserta PLPG tahun
Jurnal Pendidikan: Volume VIII / Nomor 03 / Desember 2017
PENGARUH KECERDASAN EMOSI, PERILAKU PROSOSIAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP AGRESIVITAS SISWA SMAN 22 KABUPATEN TANGERANG Musyarofah dan Endang Erika – PPPPTK
PENGUATAN KAPASITAS PENDUKUNG: Pembekalan Petugas Monitoring dan Evaluasi
Esensi dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai Standar Nasional
Workshop Sekolah Model
Sasaran Tahun 2017: Peningkatan Kapasitas Tim PMPS Sebagai upaya merealisasikan Program Pengembangan Sekolah Model Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI),
BIMTEK FASILITATOR DAERAH: Upaya Menyiapkan Pendamping Sekolah Model Yang Handal
Program Pengembangan Sekolah Model Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ini dirancang untuk mengembangkan beberapa satuan pendidikan yang akan menjadi model
Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Seperti dua sisi mata uang, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah menghendaki sinergitas antara Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL: Penetapan Sekolah Model Yang Obyektif dan Transparan
Pengusulan calon sekolah untuk dijadikan sekolah model dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tanggung jawab pengelolaannya. Calon sekolah yang